BONE, BERITABONE.COM-- Pemerintah Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemba...
BONE, BERITABONE.COM--Pemerintah Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, Selasa (16/2/2021).
Dalam kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Bone, Tripika Kecamatan Cina,Kepala UPT Puskesmas Cina, Kepala UPT KB dan KS Cina, Penyuluh Pertanian, Kepala Desa, Tenaga Pendidik, Tim Delegasi Desa dan Pendamping Desa.
Camat Cina, Drs Bambang Hermanto yang membuka acara Musrenbang menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu dimana sesuai surat edaran dari kabupaten bahwa peserta Musrenbang dibatasi hanya satu desa satu delegasi yang bisa ikut.
Kendati demikian, biar sedikit yang hadir tetapi yang terpenting bagaimana program program atau aspirasi dari warga kita banyak yang terealisasi di Cina.
"Kami mengharapkan agar usulan usulan yang dilakukan pada hari ini banyak yang terealisasi di tahun 2022," harap Mantan Camat Tonra ini.
Sementara itu, Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Bone, A. Zulkifly Malingkaan, ST, M.Si yang membacakan pidato seragam Bupati Bone melaporkan bahwa salah satu tujuan Musrenbang RKPD Kecamatan adalah menyepakati usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang dituangkan dalam hasil kesepakatan Musrembang Kecamatan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bone tahun perencanaan 2022 sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018 s/d 2023.
Ia menyebutkan, ada tujuh poin prioritas diantaranya, pertama peningkatan tata kelolah pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ketiga, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar lainnya. Keempat, percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan pedesaan. Kelima, pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pengelolaan daerah dan pelayanan publik.
"Keenaam, penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha dan yang ketujuh stabilisasi keamanan, ketertiban, keamanan, ketentraman, dalam kemajemukan masyarakat," jelasnya. (Bur)
