JAKARTA, BERITABONE.COM-- Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kem...
JAKARTA, BERITABONE.COM--Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Dalam hasil rapat itu, Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT sepakat mendukung program prioritas berbasis masyarakat desa.
Kesepakatan ini diperoleh setelah rapat kerja, demi mendukung program prioritas masyarakat desa kedua belah pihak akan berupaya menambah anggaran 2023 di Kemendes. Pasalnya, anggaran 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.
Olehnya itu, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan untuk menambahkan anggaran Kemendes PDTT.
“Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI,” papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae melalui rilisnya, Selasa (31/5/2022).
Dalam rapat kerja tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Gus Halim memaparkan delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023 yang dimaksud itu pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.
Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa, serta yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.
Kemudian yang keempat, Gus Halim akan mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitaliasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata. Untuk yang keenam adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir.
Sedangkan rencana ketujuh, kata dia adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).
“Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan major project-nya,” jelasnya. (Ril)
