BONE,BERITABONE.COM-- Pemda Bone menindaklanjuti rencana keinginan Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone...
BONE,BERITABONE.COM--Pemda Bone menindaklanjuti rencana keinginan Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal itu ditandai dengan lawatan Wakil Bupati (Wabup) Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin SP. MM. ke Kemensos Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, pada Selasa, 15 April 2025.
Lawatan Wabup Bone tersebut untuk berkoordinasi terkait Program Kemensos yakni Sekolah Rakyat.
Turut hadir mendampingi Wabup Bone, yakni Kadis Sosial Kabupaten Bone Drs. A. Mappangara MM, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Dray Vibrianto dan Kadis DPMPTSP Kabupaten Bone, Andi Amran.
Wakil Bupati Bone beserta rombongan diterima oleh Herman Koeswara selaku Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kementerian Sosial RI dan Budi Satriyo selaku Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.
Sekolah Rakyat ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 5 hektare dan menyasar masyarakat miskin di Kabupaten Bone.
Konsepnya berupa sekolah berasrama yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Andi Akmal menyebutkan bahwa lokasi potensial yang dipertimbangkan adalah di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yakni kawasan Eks Pembuangan Sampah yang sudah tidak difungsikan lagi.
Dengan kapasitas hingga 600 siswa, sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti asrama dan area pelatihan. Pemerintah pusat juga direncanakan akan mengatur proses rekrutmen dan penggajian tenaga pendidik untuk mendukung kelangsungan sekolah ini.
“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kami optimis dapat berpartisipasi dalam program ini,” kata Andi Akmal.
Program Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan utama menciptakan kawasan pendidikan terpadu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu. (*)
